Kebumen, 25 Desember kemarin merupakan saat yang paling sibuk sebagai PPK(Panitia Penyelenggara Kecamatan), mereka harus membuat daftar pemilih tetap(DPT)pada tanggal 26 harus sudah diserahkan kepada KPUD Kebumen . Masing - masing kecamatan paling lambat tanggal 26 Desember 2009 sudah harus jadi DPT. Kalau belum jadi anggaran Pemilu yang sedianya akan diselenggarakan bulan Januari 2010 akan dikembalikan ke kas negara, tutur salah satu anggota PPK kecamatan Puring.
Selain itu banyak sekali ditemukan DPT ganda dan harus di edit supaya tidak terjadi duplikasi.Saya sempat mengunjungi kantor PPK Kecamatan Puring dan melihat bagaimana angota PPK bekerja keras. Sampai mereka harus lembur sampai pagi. Sedangkan gaji yang diperoleh oleh anggota PPK sebesar Rp500.000,00 dan ketua PPK Rp 700.000,00 itupun masiih harus dipotong pajak. Bayaran yang tidak sebanding menurut Budi salah satu anggota PPK," kami PPK tidak memperoleh gaji diatas UMR bahkan dibawah, UMR Kota Kebumen sekitar Rp 700.000,00". Sedangkan masa kerja mereka/ kontrak sampai 7 bulan terhitung bulan November. Gaji selama 2 bulan belum dibayar oleh KPUD Kebumen. Rencananya pembayaran dilakukan setelah mereka menyetor DPT. Mereka terpaksa utang untuk biaya kerja bahkan untuk membeli kertas terpaksa utang.y2n
Negara Indonesia sedang mengalami krisis multi dimensi. Sebagaimana gambaran umum negara kita mengalami krisis ekonomi yang tak kunjung usai. Hal itu merupakan salah satu akibat dari krisis energi yang melanda dunia. Dan dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini. Belum lagi ditambah dengan krisis kepercayaan, akibat pejabat tinggi tidak becus mengurus negara. Mulai dari skandal BLBI yang belum selesai sampai dengan kasus suap teranyar anggota dewan.
Bagaimana negara ini bisa bangkit, jika aparatnya saja melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Anggota dewan dan pejabat tinggi lainnya melakukan tindakan tersebut seolah tidak mau ketinggalan jaman dan mode. Korupsi dianggap sebagai sebuah trend baru yang harus diikuti. Sindrom suap menyuap menjadi bukan barang baru bagi anggota dewan dan pejabat tinggi. Sehingga praktek seperti itu menjadi setengah legal.
Sudah barang tentu kasus – kasus semacam ini sulit diselesaikan (tapi sebenarnya bisa dikurangi). Sebetulnya upaya pemerintah mengatasi tindak pidana korupsi kurang efektif dan efisisen. Seperti pembentukan KPK yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Tidak tegasnya aparat negara menindak pelaku suap, padahal pemerintah memberikan gaji dan bonus yang terlalu tinggi.
Ternyata jabatan yang tinggi, gaji, dan bonus yang tinggi tidak membuat anggota dewan menjadi contoh masyarakat yang baik. Anggota dewan dan pejabat tinggi malah semakin termotivasi untuk menambah pundi – pundi uang. Pejabat tinggi seharusnya dapat hidup sederhana dan bersahaja seperti presiden Kuba. Dia mampu menjadi teladan bagi rakyatnya. Atau kita menengok sepintas pada sejarah bagaimana seorang pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya. Seperti di perlihatkan Nabi Muhammad dan Ummar. Pejabat tinggi seharusnya dapat meniru contoh yang baik seperti dilakukan presiden Kuba.
Sangat ironis memang melihat keadaan seperti ini, kasus suap dimana – mana, korupsi meraja lela, dan tindakan semacamnya yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya. Itulah yang selalu menjadi pertanyaan kita semua. Setelah upaya – upaya dari pemerintah tidak bisa mengatasi semua masalah tadi. Didukung oleh masyarakat dengan membuat LSM dan media massa tetapi kenyataannya malah disalah gunakan oleh pihak tertentu.
Tetapi kalau hanya dengan seperangkat peraturan pemerintah dan kontrol dari masyarakat saja yang sangat tidak efektif. Kedua alat tersebut ternyata kurang efekti dan masih bisa dipelesetkan oleh pelaku tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Maka diperlukan kesadaran masing masing individu untuk malu mengambil jatah yang bukan semestinya diambil.
Pendidikan agama dan moral sejak usia dini memegang peranan penting bagi seseorang untuk melakukan praktik suap atau tidak. Rasa malulah kepada diri sendiri, negara, keluarga dan orang lain yang mendorong seseorang tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Kita perlu mengkondisiskan bahwa kita sebenarnya bisa mendapat harta dari selain korupsi. Kita bisa memperolehnya dari kerja keras, dari cucuran keringat kita sendiri.
Seperti orang jepang yang begitu ketahuan melakukan korupsi langsung mengundurkan diri. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi salah satu menterinya ada yang melakukan bunuh diri. Hal itu dilakukan semata – mata, karena mereka mempunyai rasa malu. Betapa pentingnya rasa malu itu harus dimiliki oleh setiap orang.
Semoga budaya malu bisa diterapkan oleh anggota dewan dan kita semua. Kedepannya DPR dan lembaga tinggi lainnya terbebas dari lingkaran setan korupsi. Dan semoga lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk diri sendiri dan orang lain.y2n. Artikel ini ditulis sebagai perenungan kita bersama.
